Partai Keadilan Sejahtera
Kota Malang

PKS Tegaskan Hanya Berkoalisi dengan SBY

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan kembali komitmennya berkoalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga akhir jabatan, 2014 mendatang. Soal gonjang-ganjing di sekretariat gabungan (Setgab) partai koalisi, PKS menganggap Setgab hanya media untuk berkomunikasi, bukan tujuan koalisi. Hal tersebut disampaikan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq saat berbicang dengan okezone melalui sambungan

PKS Kota MalangPartai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan kembali komitmennya berkoalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga akhir jabatan, 2014 mendatang. Soal gonjang-ganjing di sekretariat gabungan (Setgab) partai koalisi, PKS menganggap Setgab hanya media untuk berkomunikasi, bukan tujuan koalisi.

Hal tersebut disampaikan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq saat berbicang dengan okezone melalui sambungan telepon, tadi malam.

Luthfi mengingatkan kembali bahwa sejak awal PKS memiliki kontrak yang sudah disepakati pihaknya dengan SBY dan sejauh ini tidak ada satu pun kendala sehingga PKS perlu mengevaluasi koalisi ini.

Sampai saat ini tidak ada masalah dengan kontrak itu. Hingga saat ini tidak satu pun dari isi kontrak politik yang perlu dievaluasi. Kami masih akan mengusung beliau (SBY) sampai akhir jabatan,” tegas Luthfi.

Menurut dia, yang harus dievaluasi adalah pola komunikasi di internal Setgab yang dinilai masih berantakan. Pola komunikasi yang ada cenderung tidak mengakomodir kepentingan partai-partai menengah koalisi.

Substansinya adalah pola komunikasi yang perlu dievaluasi. Jadi bukan terus menerus seperti ini,” sambungnya.

Sebelumnya, politisi senior PKS Mahfudz Siddiq melempar usulan penggalangan kekuatan partai tengah di Setgab untuk menandingi Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Kalau Setgab didominasi kepentingan dua partai, Golkar dan Demokrat, maka partai tengah sebaiknya berkonsolidasi mengimbangi Demokrat dan Golkar,” katanya, 21 Desember lalu.

Dia mencontohkan dalam kasus Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pola komunikasi superior, kata dia, ditampilkan Golkar ketika Ketua Umum Aburizal Bakrie mengatakan Setgab akan mengusahakan kesamaan pandangan dengan usulan pemerintah mengenai draf RUUK DIY.

Macam-macam pola penyeragaman yang dibuat, soal ambang batas parlemen dan paling aktual mengenai RUUK Yogyakarta. Sepertinya sikap dua partai yakni Demokrat dan Golkar mengenai klausul pemilihan Gubernur dipaksakan menjadi sikap bersama partai di Setgab, padahal tidak demikian,” ucapnya.

Share:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Media Sosial

Paling Populer

Dapatkan Info Terbaru

Mari Berlangganan Berita Mingguan Kami

Tidak ada spam, notifikasi hanya tentang berita terbaru, update.

Related Posts

Berita PKS Kota Malang

FIX, PKS Raih 7 Kursi

Malang (04/03), Rapat pleno KPU Kota Malang yang diadakan pada hari Ahad (03/03) sejak pagi berlangsung hingga Senin dini hari baru selesai. Proses pembacaan hasil

Baca selengkapnya...