Partai Keadilan Sejahtera
Kota Malang

F-PKS: Impor Beras Bukan Kebijakan Mentri Pertanian

Salah satu syarat yang diminta Partai Gerakan Indonesia Raya untuk masuk kabinet adalah pemerintah menghentikan impor pangan. Dan pos di kabinet yang diincar adalah Kementerian Pertanian yang saat ini diduduki kader Partai Keadilan Sejahtera, Suswono. Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi Pertanian, Rofi’ Munawar, menyatakan tak tepat mengaitkan impor pangan

PKS Kota MalangSalah satu syarat yang diminta Partai Gerakan Indonesia Raya untuk masuk kabinet adalah pemerintah menghentikan impor pangan. Dan pos di kabinet yang diincar adalah Kementerian Pertanian yang saat ini diduduki kader Partai Keadilan Sejahtera, Suswono.

Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi Pertanian, Rofi’ Munawar, menyatakan tak tepat mengaitkan impor pangan dengan Kementerian Pertanian. “Kementerian Pertanian mengurusi produksi dalam negeri,” kata Rofi’ kepada VIVAnews. “Kalau impor pangan, itu restu Menteri Perekonomian, bukan restu Menteri Pertanian.”

Secara khusus Rofi’ mengritik Menko Perekonomian yang menyatakan bahwa alokasi beras yang diimpor hanya akan digunakan untuk operasi pasar dan operasi pasar khusus, guna stabilisasi harga.

Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini kebijakan tersebut sangat rawan penyimpangan. “Bisa jadi beras impor, yang memiliki selisih harga beli yang cukup jauh dengan beras nasional, akan bocor dan kemudian dikomersilkan kembali oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” katanya.

Dalam pandangan Rofi’, Bulog perlu memperhatikan kajian BPS di mana disebutkan bahwa pada akhir 2011 diperkirakan jumlah penduduk akan bertambah 3,8 juta jiwa, sehingga total penduduk mencapai 241, 1 juta jiwa. Sementara, pertumbuhan padi diyakini mencapai 1,35 persen.

Dengan kondisi tersebut masih akan terjadi surplus beras sebesar 4,29 juta ton sehingga tidak ada alasan memperpanjang kebijakan impor dan pembebasan bea masuk beras impor,” ujar Rofi’.

Impor pangan diperkirakan bisa membuat anjlok harga beras karena pada Maret 2011 ini akan ada panen raya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kebijakan tersebut beban petani akan semakin berat. ”Ini menyengsarakan petani, karena menghilangkan insentif harga dan mematikan diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal,” kata Rofi’.

Sumber : vivanews.com

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Media Sosial

Paling Populer

Dapatkan Info Terbaru

Mari Berlangganan Berita Mingguan Kami

Tidak ada spam, notifikasi hanya tentang berita terbaru, update.

Related Posts

Berita PKS Kota Malang

FIX, PKS Raih 7 Kursi

Malang (04/03), Rapat pleno KPU Kota Malang yang diadakan pada hari Ahad (03/03) sejak pagi berlangsung hingga Senin dini hari baru selesai. Proses pembacaan hasil

Baca selengkapnya...