Home » Berita » Sikap Fraksi Keadilan Sejahtera Kota Malang Terhadap Empat Ranperda

Sikap Fraksi Keadilan Sejahtera Kota Malang Terhadap Empat Ranperda

Berikut Sikap PKS terhadap Empat Ranperda Kota Malang

Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, diperlukan kelembagaan yang tepat, sesuai urusan wajib dan pilihan yang diprioritaskan oleh daerah. Kelembagaan tersebut diharapkan bersifat dinamis dan mampu mengakomodasi perubahan strategis yang terjadi, serta berorientasi pada pelayanan publik. Daerah perlu menata struktur organisasi dan tata kerja yang optimal sesuai dengan pelayanan dasar dan potensi unggulan yang diprioritaskan (Nurul Arba’ati, ketua Banleg DPRD Kota Malang)

Untuk mencapai tujuan tersebut butuh komitmen dan konsistensi dari legislatif dan eksekutif Kota Malang. Salah satu bentuk kontribusinya adalah dengan digulirkannya 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintahan Kota Malang kepada DPRD Kota Malang melalui sidang Paripurna yang dihantarkan langsung oleh Walikota Malang Peni Suparto. Empat Ranperda itu antara lain :

  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Demi mencapai tujuan yang dicita-citakan, PKS melalui Fraksi Keadilan Sejahtera turut aktif berkontribusi dengan mendelegasikan 5 orang anggota legislatifnya masuk dalam panitia khusus yang membahas Ranperda ini.

Menuju pelayanan prima Kota Malang memang tak semudah membalik telapak tangan. Meskipun berat, tapi kerja-kerja legislatif harus tetap dijalankan demi amanah dan beban rakyat yang telah dipercayakan. Akhirnya, setelah melalui proses rapat dan pembahasan yang intensif, pada tanggal 22 Oktober 2012 Fraksi Keadilan Sejahtera “dapat menerima dan menyetujui” empat ranperda untuk selanjutnya menjadi Peraturan Daerah Kota Malang.

Namun, tak hanya berhenti pada menerima dan menyetujui. Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) yang di komandani oleh Choirul Amri, SE memberikan catatan dalam sidang Paripurna sebagai bentuk sikap dari FKS untuk terus konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Berikut ini catatan yang termaktub dalam Pendapat Akhir FKS :

  1. Kedepan Fraksi Keadilan Sejahtera menyarankan, perlunya dibuat Rancangan Peraturan Daerah Tentang standar kompetensi dalam penempatan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Malang, hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pemerintahan, Walikota dapat menempatkan personil dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan.
  2. Melihat demikian penting dan strategisnya tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat maka diperlukan pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat taktis maupun yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas intelektual dan kepemimpinan serta kredibilitas dalam kepribadian, sehingga akan terbentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang tegas-trengginas sekaligus humanis dan santun.
  3. Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja dinas daerah dan beberapa lembaga teknis daerah, maka diharapkan kinerja perangkat daerah semakin efektif dan efisien dengan mengedepankan kualitas layanan berdasarkan tupoksinya masing-masing.
  4. Hendaknya Pemerintah Kota Malang serius mencari solusi atas semakin parahnya kemacetan yang dirasakan warga Kota Malang. Titik-titik kemacetan sekarang sudah merata dan apabila dibiarkan tentu memengaruhi banyak hal, antara lain kenyamanan pengguna jalan sampai dengan daya tarik investasi.
  5. Dalam merencanakan pelaksanaan program pembangunan fisik, Pemerintah Kota Malang harus memperhitungkan siklus musim penghujan yang biasanya turun pada akhir tahun. Sehingga ketika pengerjaan program/ proyek fisik tersebut berbarengan dengan datangnya musim penghujan maka dapat dipastikan hasilnya tidak maksimal.

Tak ada gading yang tak retak, perjuangan ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka, FKS selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Malang karena pengabdian adalah harga mati bagi kami.

#Bekerja Untuk Kota Malang

Wahyu Dani Woro, staf Fraksi Keadilan Sejahtera Kota Malang.

Print Friendly, PDF & Email

Check Also

Upacara 17 Agustus, PKS Pasang Target untuk 2024

Malang (17/08/2019) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang memperingati Hari Kemerdekaan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.